
SENTRA JATENG – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia atas peran aktif dan kontribusinya dalam membela serta memajukan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang Dewan HAM PBB ke-56 di Jenewa, Swiss.
Indonesia Diapresiasi di Forum Dunia
Dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB tersebut, Indonesia disebut sebagai “actor key dalam mempromosikan perdamaian dan HAM” di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Delegasi PBB secara khusus menyoroti komitmen Indonesia dalam menyelesaikan konflik dan advokasi isu-isu kemanusiaan.
“Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan konsisten dalam mendorong agenda HAM, baik melalui kebijakan domestik maupun engagement di forum internasional,” ujar Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle McLeod, dalam sambutannya.
Peran Strategis Diplomasi Indonesia
Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Andriano Kusuma, menegaskan bahwa apresiasi ini adalah buah dari kerja keras diplomasi Indonesia yang tidak hanya aktif menyuarakan isu HAM, tetapi juga praktik nyata di dalam negeri.
“Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi bukti bahwa Indonesia diakui sebagai nation yang serius membela HAM baik di tingkat nasional maupun global,” tegas Dubes Andriano dalam sesi wawancara eksklusif setelah sidang.
Dukungan untuk Isu Palestina dan Rohingya
Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah peran Indonesia dalam mendorong isu HAM di Palestina dan pengungsi Rohingya. Indonesia konsisten menyuarakan perlindungan bagi kelompok rentan dan menjadi salah satu penyandang dana terbesar untuk bantuan kemanusiaan di kedua konflik tersebut.
Aktivis HAM Indonesia, Tina Nurhayati, yang hadir sebagai observer di sidang menyatakan, “Ini momentum untuk memperkuat komitmen dalam negeri sekaligus bukti bahwa suara Indonesia didengar di dunia.”
Tantangan dan Komitmen Ke Depan
Meski diapresiasi, Indonesia masih dinilai perlu menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah terkait HAM, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan perlindungan yang lebih baik untuk kelompok minoritas. Pemerintah menyatakan akan terus berbenah.
“Kami tidak berpuas diri. Apresiasi ini justru memacu kami untuk lebih memperkuat perlindungan HAM di dalam negeri dan berkontribusi lebih besar untuk dunia,” pungkas Dubes Andriano.
Red (ar/ar)
