SENTRA JATENG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah milik tersangka kasus korupsi dana TaniHub. Aset yang disita tersebut merupakan bagian dari upaya penyelidikan untuk mengungkap praktik penyelewengan dana yang merugikan negara dan petani.
Penyitaan Aset Senilai Miliaran Rupiah
KPK menyita tanah seluas 2 hektar yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Aset tersebut diduga kuat diperoleh dari hasil kejahatan korupsi yang melibatkan dana program pertanian TaniHub. Penyidik memperkirakan nilai tanah tersebut mencapai miliaran rupiah.
“Kami telah menyita satu bidang tanah yang diduga terkait hasil kejahatan korupsi dana TaniHub. Ini upaya untuk mengamankan aset negara,” ujar Juru Bicara KPK, Asep Sudirman, dalam konferensi persnya, Jumat (30/5).
Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Tersangka, yang merupakan mantan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, diduga memanipulasi pencairan dana bantuan untuk petani melalui platform TaniHub. Modus yang digunakan adalah penggelembungan nilai proyek dan pencairan fiktif kepada petani yang tidak memenuhi syarat.
Kerugian negara sementara diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Namun, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya kerugian yang lebih besar lagi.
Kronologi Kasus dan Development Terbaru
Kasus ini pertama kali terbongkar setelah adanya pengaduan dari sejumlah petani yang merasa tidak pernah menerima bantuan padahal dana sudah dicairkan. KPK kemudian melakukan penyelidikan selama 3 bulan sebelum akhirnya menetapkan satu tersangka dan melakukan penyitaan.
“Kami akan terus mendalami aliran dana dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan,” tambah Asep.
Dampak pada Petani dan Sektor Pertanian
Skandal korupsi ini dinilai sangat merugikan petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut. Banyak petani yang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan dana yang diselamatkan dapat dikembalikan untuk kepentingan petani,” kata Ketua Asosiasi Petani Indonesia, Darmawan, saat diwawancarai.
Red (ar/ar)