SENTRA JATENG – Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang melanda Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peristiwa ini disebut sebagai alarm keras bagi pemerintah atas menurunnya cakupan imunisasi dan buruknya layanan kesehatan dasar di sejumlah daerah.
Fakta KLB Campak yang Meresahkan
Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, sudah 112 anak terkonfirmasi positif campak dalam sepekan terakhir, dengan mayoritas pasien berusia di bawah 5 tahun. Sebanyak 18 anak dilaporkan dirawat intensif akibat komplikasi pneumonia dan gizi buruk.
“Ini darurat! KLB ini menunjukkan kegagalan sistem imunisasi dan pengawasan kesehatan di level daerah. Pemerintah pusat harus turun tangan,” tegas Anggota Komisi IX DPR, dr. Nurhadi, M.Kes., dalam keterangan persnya, Kamis (28/8).
Penyebab dan Respons Pemerintah Daerah
KLB diduga kuat dipicu oleh rendahnya cakupan imunisasi MR/MMR yang hanya mencapai 45% dari target nasional 95%. Faktor lain adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Sumenep, dr. Sri Wahyuningsih, mengakui adanya kendala distribusi vaksin dan tenaga kesehatan.
“Kami sudah kirim tim respons cepat dan mendistribusikan vaksin darurat. Yang terpenting sekarang adalah memutus mata rantai penularan,” ungkapnya.
DPR Desak Intervensi Segera
Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera mengirimkan bantuan tenaga medis, vaksin, dan logistik pendukung. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program imunisasi nasional pasca-pandemi.
“Jangan ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban karena kegagalan sistem. Ini soal nyawa,” tambah Nurhadi.
Red (ar/ar)