SENTRA JATENG – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan dalam diskursus politik global. Analis menilai terdapat paradoks antara citra Indonesia yang dibangun Jokowi di panggung internasional dengan realitas kebijakan yang dijalankan di dalam negeri.
Pujian terhadap kepemimpinan Jokowi dalam forum-forum dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan KTT G20 kerap bertolak belakang dengan kritik yang muncul dari dalam negeri mengenai sejumlah kebijakannya.
“Di luar negeri, Jokowi sering dipuji sebagai pemimpin visioner yang membawa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan. Namun, di dalam negeri, kebijakan-kebijakan tersebut menuai pro dan kontra,” kata Dedi Kurnia Syah, Pengamat Politik Internasional dari Universitas Indonesia, Sabtu (27/9/2025).
Pujian Internasional vs Kritik Domestik
Syah mencontohkan, dalam pidato-pidato internasionalnya, Jokowi aktif menyuarakan isu perdamaian, perubahan iklim, dan demokrasi. Hal ini membuatnya digambarkan sebagai salah satu pemimpin global yang moderat dan progresif.
“Namun, kebijakan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penggunaan deforestasi untuk pembangunan infrastruktur justru menuai kritik dari aktivis lingkungan,” ujarnya.
Kesenjangan antara Retorika dan Implementasi
Menurut Syah, paradoks juga terlihat dalam isu HAM dan demokrasi. Di forum internasional, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi, namun kebijakan di dalam negeri seperti pembatasan kebebasan berpendapat dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.
“Ini yang saya sebut sebagai paradoks Jokowi. Ada gap antara retorika di panggung global dengan realitas kebijakan yang dijalankan,” tegasnya.
Pentingnya Keseimbangan dalam Diplomasi
Analis lain, Lina K. Muryanti, menambahkan bahwa paradoks semacam ini sebenarnya umum terjadi dalam politik luar negeri banyak negara. Namun, yang penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara membangun citra positif di luar negeri dengan memastikan kebijakan domestik selaras dengan nilai-nilai yang disuarakan.
“Diplomasi yang efektif bukan hanya tentang pencitraan, tetapi juga tentang konsistensi antara kata dan tindakan. Ini yang akan menentukan kredibilitas Indonesia dalam jangka panjang,” pungkas Muryanti.
Keseimbangan antara citra global dan realitas kebijakan dalam negeri tetap menjadi tantangan tidak hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi pemerintahan penerusnya dalam mempertahankan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Red (ar/ar)