SENTRA JATENG – Rencana Pemerintah untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yang khusus menangani Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Puan Maharani.
Dalam pernyataannya yang dirilis secara resmi, Rabu (22/10/2025), Puan menegaskan bahwa langkah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi besar pesantren bagi Indonesia. “Kita mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Ini adalah bentuk penghormatan negara pada peran strategis pesantren,” ujar Puan.
Napas Sejarah Panjang Peran Santri
Puan tidak hanya melihat kebijakan ini dari sisi administratif semata, melainkan juga meniliknya melalui kaca mata sejarah perjuangan bangsa. Ia secara khusus mengingatkan kembali betapa vitalnya peran para santri dan kaum religius dalam mempertahankan kemerdekaan.
“Kita tahu, para santri, kiai, dan umat religius lainnya memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, Resolusi Jihad yang digaungkan para ulama telah membakar semangat rakyat untuk bertempur melawan penjajah dalam pertempuran 10 November di Surabaya,” papar Puan, menyentuh salah satu momen bersejarah paling heroik.
Pesantren Sebagai Pilar Peradaban
Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, PDIP memandang pesantren sebagai salah satu pilar penting peradaban dan kebudayaan Indonesia. Puan menekankan bahwa pesantren telah lama menjadi benteng dalam melestarikan nilai-nilai luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk karakter generasi muda.
“Pesantren tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara spiritual dan intelektual, tetapi juga menjadi lembaga yang mandiri dan berkontribusi nyata dalam memajukan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” tambahnya. Dengan demikian, pembentukan Ditjen Pesantren dinilai akan memaksimalkan peran strategis tersebut dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih terstruktur.
Dukungan yang Menunjukkan Harmonisasi Politik
Dukungan PDIP, partai oposisi, terhadap kebijakan pemerintah ini menarik untuk disimak. Langkah ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk politik yang sehat, di mana partai politik mampu memberikan dukungan pada kebijakan yang dinilai positif untuk rakyat, meskipun berbeda kubu dengan pemerintah.
“Dukungan ini menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat harus di atas segalanya. Ketika kebijakannya baik untuk kemajuan pendidikan dan pengakuan terhadap kontribusi pesantren, sudah seharusnya kita dukung,” tutup Puan. Pernyataan ini memperkuat sinyal harmonisasi dalam politik Indonesia pasca-pemilihan umum.
Red (ar/ar)