SENTRA JATENG – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menegaskan bahwa inisiatif reformasi tersebut akan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru.
Juru Bicara Kepresidenan, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa proses pembentukan komite tersebut masih menunggu keputusan politik dari pimpinan eksekutif yang baru. “Pembentukan Komite Reformasi Polri akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka,” jelas Jodi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2025).
Menunggu Keputusan Pimpinan Negara Baru
Pernyataan resmi dari Istana ini sekaligus mengonfirmasi bahwa tidak akan ada keputusan signifikan mengenai komite tersebut sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. “Jadi, kita tunggu saja nanti seperti apa keputusannya, seperti apa bentuknya, dan bagaimana mekanismenya. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan negara yang baru,” tambah Jodi.
Penyerahan mandat ini menunjukkan konsistensi untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru dalam menjalankan agenda reformasinya, termasuk dalam menata institusi Polri.
Merespon Desakan Publik untuk Perubahan
Wacana pembentukan Komite Reformasi Polri sendiri mengemuka kuat sebagai salah satu janji kampanye dari pasangan Prabowo-Gibran. Inisiatif ini digulirkan untuk merespons berbagai desakan dari masyarakat dan kalangan pengamat hukum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan mendasar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Komite yang diusulkan ini diharapkan dapat bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan kajian komprehensif, mulai dari aspek rekruitmen, pendidikan, pengawasan internal, hingga peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Polri.
Penantian Menuju Transisi Pemerintahan
Dengan penegasan dari Istana ini, maka publik kini tinggal menunggu realisasi janji tersebut setelah Prabowo-Gibran secara resmi dilantik pada 20 Oktober 2025 mendatang. Pernyataan Jodi juga mengisyaratkan bahwa format, susunan keanggotaan, dan ruang lingkup kerja Komite Reformasi Polri masih dalam tahap perumusan oleh tim transisi pasangan terpilih.
Komitmen untuk mereformasi Polri akan segera diuji, menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih berintegritas dan profesional di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Red (ar/ar)