Jakarta, 23 April 2025 | Sentra Jateng — Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap para hakim di lingkungan peradilan umum. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1325/DJU/SK/KP04.5/4/2025 tertanggal 17 April 2025, tercatat sebanyak 199 hakim dimutasi dari berbagai daerah di Indonesia, dengan wilayah Jakarta tercatat sebagai daerah terbanyak menerima mutasi.
Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), keputusan ini merupakan bagian dari pembinaan karier serta penyegaran organisasi di jajaran pengadilan negeri seluruh Indonesia. “Mutasi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang peradilan,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Sobandi, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (23/4/2025).
Dari daftar lengkap yang dirilis, beberapa nama hakim yang dimutasi ke wilayah Jakarta antara lain:
- Setyanto Hermawan, dimutasi sebagai Ketua PN Jakarta Selatan dari sebelumnya menjabat Ketua PN Cikarang.
- Ainul Ma’arif, kini menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, sebelumnya dari PN Tanjung Karang.
- Rizki Aji Wibowo, sebelumnya Hakim PN Medan, kini dipindah ke PN Jakarta Timur.
- Andi Putra, dari PN Makassar ke PN Jakarta Barat.
- Luluk Suryani, dari PN Kudus ke PN Jakarta Utara.
- Taufik Hidayat, dari PN Surabaya ke PN Jakarta Selatan.
Tak hanya Jakarta, sejumlah hakim juga mengalami rotasi ke berbagai wilayah lain, seperti:
- Nur Hidayat, dari PN Denpasar ke PN Yogyakarta.
- Rani Oktaviani, dari PN Tegal ke PN Bandung.
- Eko Prasetyo, dari PN Pangkalpinang ke PN Semarang.
- Indra Gunawan, dari PN Kendari ke PN Surakarta.
Sebagian besar hakim yang dimutasi berada pada posisi hakim karier biasa, namun beberapa merupakan ketua dan wakil ketua pengadilan, menunjukkan bahwa mutasi ini juga bagian dari reposisi kepemimpinan di tingkat pengadilan negeri.
Surat keputusan tersebut menegaskan bahwa para hakim yang dimutasi diharapkan segera melapor ke tempat tugas baru dan aktif bertugas paling lambat satu bulan setelah tanggal keputusan ditetapkan.
Mahkamah Agung melalui Badilum menambahkan bahwa mutasi semacam ini merupakan mekanisme rutin untuk menjaga dinamika organisasi dan profesionalisme hakim di seluruh wilayah yurisdiksi pengadilan umum.
Daftar lengkap nama-nama hakim yang dimutasi dapat diakses publik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
(ar/ar)