
Jakarta, 24 April 2025 | Sentra Jateng — Polemik mundurnya LG Energy Solution (LGES) dari megaproyek baterai kendaraan listrik senilai Rp 129 triliun memasuki babak baru. Pemerintah melalui Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, justru Indonesia yang memutus kontrak karena negosiasi tak kunjung mencapai kata sepakat sejak nota kesepahaman diteken 2020.
“Draft perjanjian induk sudah kami perpanjang empat kali. Deadline terakhir Maret 2025 lewat tanpa kemajuan berarti, jadi kami akhiri.” – Rosan Roeslani, konferensi pers di Istana Negara, Rabu malam.
Kenapa Negosiasi Buntu?
- Komposisi Saham: LGES meminta porsi kendali 55 persen di pabrik sel baterai Karawang, sementara pemerintah bersikeras maksimal 49 persen.
- Jaminan Pasokan Nikel: LGES ingin harga patokan nikel ditautkan ke LME; pemerintah menolak karena bertentangan dengan kebijakan hilirisasi.
- Insentif Pajak: Perusahaan Korea Selatan meminta perpanjangan tax holiday hingga 20 tahun. Kementerian Keuangan menyetujui 15 tahun.
Huayou Masuk sebagai Pengganti
Hanya sehari setelah pemutusan, pemerintah mengumumkan Zhejiang Huayou Cobalt menggantikan posisi LGES sebagai lead investor konsorsium. Huayou, yang sejak 2024 tercatat minoritas dalam skema Indonesia Grand Package, kini memimpin proyek yang mencakup: pabrik smelter nikel di Morowali, fasilitas prekursor‑katoda di Halmahera, dan pabrik sel baterai di Karawang.
Sikap LGES
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas, LGES menyebut “perbedaan strategi investasi” sebagai alasan mundur, namun menegaskan tetap berkomitmen pada pasar Indonesia lewat HLI Green Power—JV dengan Hyundai yang sudah memproduksi sel baterai 10 GWh di Cikarang.
Reaksi Pasar dan Pengamat
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai langkah pemerintah berisiko menimbulkan kegelisahan investor, tapi “bisa positif bila Huayou benar‑benar mempercepat realisasi fisik proyek.” Sementara analis CLSA Asia Kim Jong‑su mencatat sentimen negatif di saham LGES setelah penarikan diri.
Target Waktu Baru
Rosan menyebut groundbreaking fasilitas katoda di Morowali ditargetkan kuartal IV‑2025, sedangkan pabrik sel Karawang mulai konstruksi awal 2026. “Timeline kami percepat, tidak boleh molor lagi,” tegasnya.
Pesan Presiden
Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya fokus pada kepastian regulasi. “Jika investor ragu, jelaskan aturannya. Kalau tak cocok, cari yang sejalan dengan visi hilirisasi,” ujarnya di rapat terbatas.
Dengan putusnya kontrak LGES dan masuknya Huayou sebagai nahkoda baru, perjalanan Indonesia membangun rantai pasok baterai terintegrasi memasuki fase krusial—ditunggu apakah target produksi sel baterai 50 GWh pada 2030 mampu tercapai atau kembali terganjal negosiasi berkepanjangan.
(ar/ar)
