Sentra Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, resmi meluncurkan program pendidikan karakter berbasis militer bagi siswa yang dinilai bermasalah. Program ini dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025). Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak militer tanpa mengikuti sekolah formal, dengan tujuan membentuk karakter dan perilaku yang lebih baik.
Tujuan Program
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina remaja yang dianggap nakal agar terhindar dari pergaulan bebas dan tindakan menyimpang. “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Kriteria Siswa yang Dikirim
Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kriteria siswa yang akan dikirim ke barak militer meliputi mereka yang terlibat dalam tawuran, judi online, hingga pelanggaran berat lainnya. Namun, pengiriman siswa ke barak militer tidak dilakukan secara sepihak. Semua akan melalui persetujuan dari orangtua. Jika siswa masih bisa dibina oleh sekolah dan keluarga, maka pendekatan preventif akan diutamakan.
Pro dan Kontra
Program ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan terkait rencana tersebut. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data. “Pak Gubernur harus melihat data terlebih dahulu. Nah memang kenakalan remaja. Seperti apa di Jawa Barat,” kata Iman kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, juga memberikan pandangannya. Menurut Fahmi, pendekatan militeristik tidak selalu tepat untuk menangani masalah kenakalan remaja. “Yang dibutuhkan siswa bukan barak, tapi ruang belajar yang memulihkan. Kalau yang bermasalah adalah sikap, maka pendekatannya harus bersifat pedagogis dan reflektif, bukan koersif,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Pelaksanaan Program
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dinilai rawan dan siap. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi. “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” kata Dedi Mulyadi.
Program ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Namun, pelaksanaannya akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap siswa.
(ar/ar)