Sentra Jateng – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi meluruskan status organisasi Aliansi Kerja untuk Semesta Indonesia (AKSI) yang dinilai ramai dikaitkan dengan kendaraan politik baru. Dalam diskusi publik di Gedung Merdeka, Bandung, Anies menegaskan bahwa AKSI bukanlah partai politik, melainkan wadah gerakan kolektif. “AKSI hadir untuk merajut kerja nyata, bukan berebut kursi. Visinya jelas: membangun ekosistem perubahan dari akar rumput,” tegasnya di hadapan 500 peserta yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan masyarakat umum.
AKSI Bukan Parpol: “Fokus pada Solusi, Bukan Pencitraan”
Anies menjelaskan, AKSI dibentuk sebagai respons atas kebutuhan ruang dialog inklusif antar kelompok masyarakat. “Di sini, tidak ada hierarki kepartaian. Kami mengumpulkan petani, nelayan, seniman, hingga profesional untuk bersama-sama merancang solusi konkret,” ujarnya. Ia mencontohkan program pendampingan UMKM dan advokasi reformasi pendidikan yang sudah dijalankan di 15 kabupaten di Jawa Barat. “Ini murni gerakan sosial, bukan persiapan Pilpres 2029,” tambahnya, menepis spekulasi politisasi.
Analis Politik: “AKSI Bisa Jadi Ancaman bagi Parpol Tradisional”
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Prof. Syarif Hidayatullah, menilai kemunculan AKSI justru menyoroti kelemahan partai politik konvensional. “Masyarakat lelah dengan janji-janji kampanye yang tak terwujud. AKSI, dengan pendekatan grassroot, berpotensi menggerus basis massa parpol jika konsisten menjalankan misinya,” paparnya. Namun, ia mengingatkan Anies untuk menjaga netralitas gerakan agar tidak terjebak pada tarik-menarik kepentingan elit.
Respons Publik: Dukungan dan Skeptisisme
Sejumlah aktivis muda menyambut positif inisiatif Anies. “AKSI memberi ruang bagi kami yang ingin berkontribusi tanpa terikat kepentingan parpol,” kata Dian Sastrowardoyo, koordinator komunitas pemuda di Kabupaten Garut. Di sisi lain, politisi Partai Golkar Jawa Barat, Budiman Sudjatmiko, menyebut AKSI perlu transparan soal pendanaan. “Jangan sampai ini jadi backdoor untuk kepentingan tertentu. Publik berhak tahu sumber dananya dari mana,” kritiknya.
Anies: “AKSI Akan Ekspansi ke 10 Provinsi pada 2026”
Anies mengungkapkan rencana ekspansi AKSI ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dalam dua tahun ke depan. “Kami sedang menyusun modul pelatihan kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Targetnya, 5.000 relawan terlatih di tiap provinsi,” jelasnya. Ia juga menegaskan AKSI tidak akan mengusung calon dalam Pilkada 2027. “Prinsip kami: mendukung yang terbaik untuk rakyat, bukan mengorbitkan kader,” tegasnya.
(ar/ar)