SENTRA JATENG – Dunia politik Indonesia diguncang dua peristiwa besar secara bersamaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), sementara di sisi lain, seorang anggota Fraksi Golkar di DPR melakukan langkah politik kontroversial dengan berpindah mendukung pemerintah koalisi Prabowo-Gibran.
Wamenaker Diamankan KPK dalam OTT
OTT yang digelar KPK dini hari tadi menyasar seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang diduga kuat terlibat dalam praktik gratifikasi dan suap terkait proyek pelatihan kerja.
“Benar telah dilakukan OTT terhadap salah satu pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam,” ujar Juru Bicara KPK, Kamis (21/8).
Anggota DPR Golkar ‘Bunuh Diri Politik’
Hebohnya, di saat yang hampir bersamaan, seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Basri, mengumumkan deklarasi dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dinilai sebagai “bunuh diri politik” karena Partai Golkar secara resmi tidak berada di koalisi pemerintah.
“Saya mendukung penuh program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini untuk kemajuan bangsa,” kata Ahmad Basri dalam konferensi pers dadakan di gedung DPR.
Dampak pada Peta Kekuasaan dan Reaksi Parpol
Langkah Ahmad Basri memicu kemarahan internal Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan akan memberikan sanksi tegas karena dianggap melanggar disiplin partai.
Sementara itu, OTT terhadap Wamenaker menjadi pukulan telak bagi citra kabinet yang baru berjalan beberapa bulan. Oposisi mulai menyoroti janji pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin membangun pemerintahan bersih.
Dua peristiwa ini diprediksi akan mengubah peta kekuasaan dan dinamika politik di parlemen dalam beberapa minggu ke depan.
Red (ar/ar)