SENTRA JATENG – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah segera merealisasikan 17+8 tuntutan rakyat yang telah disampaikan sejak awal tahun. Koalisi menilai progres pemerintah masih sangat lambat dan parsial, padahal janji respons cepat sempat dikumandangkan.
178 tuntutan tersebut mencakup spektrum isu yang sangat luas, mulai dari reformasi hukum, perlindungan HAM, anti korupsi, keadilan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan hidup. Koalisi menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola negara yang lebih adil dan demokratis.
Tiga Tuntutan Prioritas yang Masih Terkendala
Koalisi menyoroti tiga tuntutan utama yang masih terbengkalai. Pertama, penguatan pemberantasan korupsi dengan mendorong penyelesaian sejumlah kasus korupsi besar yang mangkrak. Kedua, penegakan HAM melalui pengusutan tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu. Ketiga, perlindungan masyarakat adat dengan percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
“Pada ketiga isu krusial ini, pemerintah terlihat setengah hati. Tidak ada langkah-langkah strategis dan berani yang ditunjukkan,” tegas perwakilan Koalisi, Dadang Trisasongko, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Respons Pemerintah: Klaim Progres dan Komitmen
Di sisi lain, pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Sekretariat Negara, Setyo Utomo, mengklaim bahwa sejumlah capaian telah berhasil diraih. Ia menyebutkan bahwa sekitar 30 persen dari 178 tuntutan telah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program, atau pembahasan regulasi.
“Pemerintah serius menanggapi setiap aspirasi. Namun, banyak tuntutan yang membutuhkan proses panjang, seperti perubahan regulasi dan koordinasi antarlembaga,” ujar Setyo. Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja dan memprioritaskan tuntutan-tuntutan yang mendesak.
Evaluasi dan Pengawasan Publik yang Terus Berlanjut
Koalisi Masyarakat Sipil tidak hanya berhenti pada kritik. Mereka telah membentuk tim pemantau independen yang akan terus mengawal dan mengevaluasi perkembangan realisasi setiap tuntutan. Laporan periodik akan diterbitkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Kami akan terus mendorong dan mengingatkan. Jika pemerintah lalai, kami siap menggelar aksi-aksi eskalsi untuk memperkuat tekanan,” imbuh Dadang.
Pentingnya Kolaborasi untuk Perubahan Substansial
Baik Koalisi maupun pemerintah sepakat bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan perubahan yang substansial. Dialog intensif dan ruang partisipasi publik yang lebih luas dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar persoalan dan kebutuhan riil masyarakat.
Masyarakat luas diharapkan tidak apatis dan terus terlibat dalam mengawal proses ini. Realisasi 178 tuntutan rakyat bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan koalisi sipil, tetapi juga menjadi cerminan kualitas demokrasi dan partisipasi warga negara.
Red (ar/ar)