SENTRA JATENG – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan komitmennya untuk memimpin langsung proses reformasi internal di lingkungan dewan. Janji ini disampaikan sebagai respons atas berbagai kritik dan tuntutan masyarakat agar DPR lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Puan menegaskan bahwa reformasi tidak hanya sekadar wacana, tetapi akan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas lembaga legislatif. “DPR harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan harapan masyarakat. Reformasi internal adalah keharusan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Lima Pilar Reformasi Internal DPR
Puan memaparkan setidaknya ada lima farea reformasi yang akan diprioritaskan. Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembahasan anggaran dan kebijakan publik. Kedua, penguatan fungsi pengawasan terhadap eksekutif agar lebih efektif dan berdampak pada perbaikan governance.
Ketiga, modernisasi sistem kerja dan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan keterbukaan. Keempat, peningkatan kapasitas dan etika anggota dewan melalui pelatihan dan penegakan kode etik. Kelima, memperkuat fungsi representasi dengan mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi.
Respons terhadap Tekanan dan Tuntutan Publik
Komitmen Puan ini tidak lepas dari tekanan dan kritik yang semakin menguat dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil. Selama ini, DPR sering dinilai lamban dalam merespons isu-isu strategis dan cenderung tertutup dalam proses kerjanya.
“Rakyat menuntut dewan yang lebih terbuka, cepat, dan bekerja untuk kepentingan umum. Ini menjadi tanggung jawab kami semua,” tegas Puan. Ia juga mengajak seluruh anggota DPR, baik dari koalisi maupun oposisi, untuk bersama-sama mendukung agenda reformasi ini.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Reformasi internal DPR bukanlah hal mudah. Diperlukan political will yang kuat dari pimpinan dan seluruh anggota untuk mengubah budaya kerja dan sistem yang sudah lama terbentuk. Selain itu, resistensi dari internal sendiri bisa menjadi tantangan tersendiri.
Namun, Puan optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak, reformasi dapat terwujud. “Kami akan mulai dengan langkah-langkah kecil yang measurable, seperti meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mempercepat pembahasan RUU yang pro-rakyat,” jelasnya.
Dukungan dan Skeptisisme dari Publik
Sejumlah pengamat politik menyambut baik komitmen Puan, tetapi menekankan bahwa janji ini harus dibuktikan dengan aksi nyata. Masyarakat menunggu perubahan konkret, seperti pengurangan anggaran yang tidak prioritas, penanganan kasus korupsi di internal, dan peningkatan kualitas RUU yang dihasilkan.
“Kami apresiasi niat baiknya, tetapi yang kami lihat nanti adalah implementasinya. DPR harus membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh berubah,” kata Direktur Executive Political Review, Agus Surya.
Agenda reformasi internal DPR di bawah pimpinan Puan Maharani akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas dewan dan demokrasi Indonesia ke depan.
Red (ar/ar)