SENTRA JATENG – Sebanyak empat partai politik yang memiliki kursi di DPR RI telah memberikan respons formal terhadap 178 tuntutan rakyat yang digaungkan Koalisi Masyarakat Sipil. Keempat partai tersebut adalah PDIP, PKB, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Respons mereka dinilai sebagai langkah awal yang positif, meski masih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata di parlemen.
Koalisi Masyarakat Sipil telah mendorong semua fraksi di DPR untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hingga Kamis (4/9/2025), keempat partai ini telah menyampaikan sikap resmi mereka, sementara partai lainnya masih dalam proses peninjauan.
PDIP: Prioritas pada Kepentingan Rakyat Kecil
Fraksi PDIP, sebagai fraksi terbesar, menyatakan komitmennya untuk menjadikan 178 tuntutan rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi dan pengawasan. Mereka menekankan prioritas pada isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil.
“Kami mendorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan penguatan anggaran untuk program sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memprioritaskan rakyat kecil,” jelas Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, dalam keterangan tertulisnya.
PKB: Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Fraksi PKB menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan terhadap petani serta nelayan. Mereka berjanji akan menggunakan fungsi anggaran untuk mengalokasikan dukungan yang lebih besar bagi sektor UMKM dan pertanian.
“Kami akan perjuangkan anggaran untuk subsidi pupuk, benih, serta modal usaha bagi petani dan nelayan. Ini adalah tuntutan rakyat yang tidak bisa ditunda,” tegas Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Partai Golkar: Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
Partai Golkar menekankan respons pada poin tuntutan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi yang sehat. Mereka berkomitmen untuk mendorong revisi undang-undang yang dianggap menghambat pertumbuhan industri padat karya.
“Kami akan push perbaikan regulasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pengangguran adalah musuh kita bersama,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Rezki Pratama.
Partai NasDem: Desak Reformasi Hukum dan Pendidikan
Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungannya untuk tuntutan reformasi hukum dan peningkatan kualitas pendidikan. Mereka berjanji akan mengawal ketat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong alokasi anggaran pendidikan yang lebih efektif.
“Penegakan hukum yang adil dan pendidikan yang berkualitas adalah pilar penting untuk masa depan Indonesia. Fraksi kami akan konsisten mendorong dua hal ini,” jelas Ketua Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari.
Tunggakan Partai Lain dan Pengawasan Publik
Koalisi Masyarakat Sipil masih menunggu respons dari partai-partai lainnya, termasuk partai pemerintah dan oposisi. Mereka akan terus memantau dan mengevaluasi sejauh mana komitmen keempat partai ini diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata di DPR.
“Respons ini baru langkah awal. Kami akan awasi terus sampai semua janji ini betul-betul direalisasikan dalam bentuk undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang efektif,” pungkas koordinator Koalisi, Dadang Trisasongko.
Red (ar/ar)