SENTRA JATENG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 50 triliun untuk Indonesia Investment Authority (INA). Namun, permintaan ini tidak serta merta disetujui oleh Menteri BUMN, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memberikan syarat khusus terkait kinerja INA.
Purbaya menegaskan bahwa permintaan suntikan modal yang besar harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola dan transparansi. “Memang ada permintaan dari Pak Luhut untuk tambahan PMN ke INA. Tapi saya bilang, kita harus lihat dulu governance-nya, transparansinya seperti apa,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2025).
Syarat Tata Kelola dan Transparansi
Purbaya menjelaskan bahwa sebagai Menteri BUMN, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana negara di INA dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Ia ingin memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko, dan pelaporan kinerja di INA sudah berjalan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
“INA ini mengelola uang rakyat. Jadi, sebelum kita tambah lagi, kita harus pastikan semua sudah berjalan dengan prinsip GCG yang kuat. Itu syarat utama kami,” tegas Purbaya.
Kinerja INA dan Strategi Ke Depan
INA, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, memiliki peran strategis untuk menarik investasi bersama (co-investment) dan mendanai proyek-proyek infrastruktur serta pembangunan strategis nasional. Suntikan modal tambahan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas investasi INA dalam mengejar target-targetnya.
Namun, Purbaya ingin melihat strategi dan portofolio investasi INA yang lebih jelas ke depannya sebelum menyetujui permintaan tersebut. Ia menekankan pentingnya INA untuk tidak hanya mengejar return finansial, tetapi juga dampak strategis bagi perekonomian Indonesia.
Komitmen untuk Optimalisasi
Di akhir pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa sikapnya ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan komitmen untuk mengoptimalkan kinerja INA. Ia menyatakan siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Luhut dan pihak INA untuk membahas pemenuhan syarat-syarat yang dimintanya.
“Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia. Dengan memperkuat tata kelola terlebih dahulu, investasi yang dilakukan INA ke depannya akan lebih berdampak dan sustainable,” pungkas Purbaya. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Red (ar/ar)