SENTRA JATENG – Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2025-2030, Prabowo Subianto, memberikan pesan tegas kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo mengingatkan jaksa dan polisi untuk menghindari praktik kriminalisasi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) tentang pengamanan aset negara yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, pada Jumat (17/10/2025). Rakor tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Jaksa Agung.
Pesan di Hadapan Pimpinan Aparat
Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional. “Saya titip kepada jaksa, kepada polisi, jangan mengkriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Itu namanya fitnah,” ujar Prabowo dengan nada serius di hadapan para awak media.
Pesan ini disampaikannya secara langsung di hadapan pimpinan tertinggi aparat, termasuk Kapolri Jenderal Pol Nico Afinta dan Jaksa Agung Satya Nandana. Kehadiran kedua pimpinan lembaga penegak hukum itu membuat pernyataan Prabowo semakin mendapatkan perhatian.
Konteks Pengamanan Aset Negara
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks rakor yang membahas strategi pengamanan aset negara. Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi aset negara dilakukan secara tepat sasaran dan berdasarkan bukti yang kuat.
“Kita harus mengamankan aset-aset negara. Tapi sekali lagi, semuanya harus berdasarkan hukum yang berlaku, dengan bukti-bukti yang sah dan tidak melanggar hak-hak warga negara,” tambah mantan Danjen Kopassus tersebut.
Respons dan Implikasi
Peringatan dari seorang presiden terpilih ini dianggap banyak pengamat sebagai sinyal kuat untuk memperbaiki praktik penegakan hukum di tanah air. Isu “kriminalisasi” selama ini kerap menjadi sorotan, di mana seseorang dapat dipidana berdasarkan dugaan yang dinilai lemah dasar hukumnya.
Dengan pernyataan ini, Prabowo Subianto memberikan arahan yang jelas kepada institusi Polri dan Kejaksaan Agung untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menyelesaikan setiap perkara, memastikan proses hukum berjalan adil tanpa adanya pemidanaan yang didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata.
Red (ar/ar)