SENTRA JATENG – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola imigrasi guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi kerugian hingga triliunan rupiah akibat sistem yang dinilai masih berbelit-belit.
Permasalahan yang Mengemuka
Dalam rapat kerja dengan Kemenkumham dan Kemenparekraf, terungkap beberapa masalah utama:
✔ Proses visa on arrival yang lambat
✔ Ketidakjelasan kebijakan visa kunjungan
✔ Fasilitas imigrasi yang tidak memadai di bandara-bandara utama
“Kita ketinggalan dari negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia dalam hal kemudahan visa,” tegas Bambang Haryo, Ketua Komisi VII DPR.
Dampak Nyata Bagi Pariwisata
Data mengejutkan yang diungkapkan dalam rapat:
• 30% calon wisatawan batal berkunjung karena proses visa rumit
• Potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp3 triliun/tahun
• Indonesia kalah bersaing dalam hal visa-free policy
Solusi yang Ditawarkan
Komisi VII merekomendasikan:
➢ Penyederhanaan proses visa on arrival
➢ Penambahan negara penerima bebas visa
➢ Digitalisasi seluruh layanan imigrasi
➢ Peningkatan kualitas petugas imigrasi
Menkumham Yasonna Laoly merespons positif:
“Kami akan evaluasi menyeluruh, target akhir tahun sudah ada perubahan signifikan.”
Respons Pelaku Industri Wisata
Ketua ASITA Jawa Tengah, Rina Wijayanti, menyambut baik langkah DPR:
“Selama ini banyak turis mengeluh. Jika diperbaiki, kunjungan bisa naik 40%.”
Red (ar/ar)