
SENTRA JATENG – Mantan Ketua Hakim Sushila Karki secara resmi diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri (PM) baru Nepal, Senin (15/9/2025). Pelantikan historis ini menjadikannya pemimpin perempuan kedua yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negara Himalaya tersebut. Dalam pernyataan tegasnya seusai pengambilan sumpah, Karki menegaskan bahwa masa kepemimpinannya hanya akan berlangsung selama enam bulan, sebuah tenggat waktu yang ia janjikan untuk fokus pada pemulihan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemilihan umum.
Penunjukan Karki merupakan hasil dari kesepakatan besar antar-partai politik utama Nepal, yang dirancang untuk mengakhiri kebuntuan politik yang telah lama terjadi. Ia dipandang sebagai figur non-partisan yang netral dan diharapkan dapat mengawal transisi demokrasi dengan adil.
Misi Utama: Pemilu dan Stabilitas
Tugas utama pemerintahan sementara pimpinan Karki adalah memastikan penyelenggaraan pemungutan suara untuk pemilihan umum yang telah tertunda. Dalam pidato pertamanya, ia menekankan bahwa mandatnya sangat terbatas dan berorientasi pada hasil.
“Saya ingin memperjelas bahwa saya hanya akan memimpin pemerintahan selama enam bulan. Tugas utama saya adalah mengembalikan stabilitas politik dan memastikan pemilihan umum yang bebas dan adil dapat diselenggarakan,” ujar Sushila Karki dengan tegas, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa ia mungkin akan memperpanjang masa jabatannya.
Latar Belakang Karier Hukum yang Cemerlang
Sushila Karki bukanlah nama baru di dunia hukum dan politik Nepal. Sebelumnya, ia telah mencetak sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Agung Nepal. Reputasinya dikenal kuat akan integritas dan prinsip anti-korupsi. Pengangkatannya sebagai PM transisi diterima secara luas oleh publik dan partai politik, yang melihatnya sebagai sosok yang dapat dipercaya untuk memimpin negara keluar dari krisis.
Tanggapan Positif dari Berbagai Pihak
Langkah penunjukan Karki sebagai PM sementara mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Para pengamat politik menyebut langkah ini sebagai “solusi terbaik” untuk Nepal yang telah lama dilanda ketidakstabilan pemerintahan. Masyarakat internasional, termasuk negara-negara sahabat, berharap pemerintahan sementara ini dapat mengonsolidasikan proses demokrasi dan memastikan pemilu yang kredibel dapat segera dilaksanakan.
Dengan tenggat waktu enam bulan, semua mata kini tertuju pada Sushila Karki dan kemampuannya memenuhi harapan besar untuk mengantarkan Nepal menuju stabilitas politik yang lebih permanen.
Red (ar/ar)
