SENTRA JATENG – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan bahwa Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si. bukanlah kader partainya. Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai spekulasi yang menghubungkan namanya dengan isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/9/2025), Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah murni hak prerogatif konstitusional Presiden. Partainya menghormati penuh kewenangan tersebut dan tidak akan ikut campur dalam proses pengambilan keputusan.
Pernyataan Resmi PDIP
“PDIP ingin meluruskan bahwa Bapak Budi Gunawan bukanlah kader partai kami. Beliau adalah profesional yang memiliki kapasitasnya sendiri. Mengenai isu reshuffle, itu adalah wewenang penuh Bapak Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, kami menghormati hak prerogatif tersebut,” ujar Hasto Kristiyanto dengan jelas.
Pernyataan ini sekaligus ingin meredam narasi yang berkembang seolah-olah ada intervensi atau desakan dari partai tertentu dalam penyusunan formasi kabinet.
Latar Belakang Isu Reshuffle
Isu reshuffle kabinet mulai mencuat seiring dengan evaluasi kinerja pemerintahan yang telah berjalan beberapa bulan. Budi Gunawan, yang merupakan mantan Wakapolri dan kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Taspen (Persero), sering disebut-sebut dalam berbagai analisis politik sebagai salah satu calon kuat yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran, diduga untuk mengisi pos-pos yang dinilai strategis.
Prinsip Koalisi dan Pemerintahan
Hasto juga menekankan komitmen PDIP untuk menjaga stabilitas koalisi dan pemerintahan. Partainya akan terus mendukung program-program prioritas nasional yang telah dicanangkan.
“Kami percaya Bapak Presiden akan memilih orang-orang terbaik yang mampu membantu mewujudkan visi dan misi pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Fokus kami adalah mendukung kerja pemerintah,” tambah Hasto.
Imbauan untuk Menunggu Keputusan Resmi
PDIP mengimbau seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak terpancing oleh spekulasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap keputusan presiden mengenai kabinetnya akan disampaikan melalui kanal-kanal resmi kenegaraan.
Dengan pernyataan ini, PDIP ingin menempatkan diri secara proporsional sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah tanpa mencampuri kewenangan eksekutif yang menjadi hak presiden sepenuhnya.
Red (ar/ar)