SENTRA JATENG – Ketua DPR RI Puan Maharani secara langsung menerima perwakilan buruh yang melakukan unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini merupakan respons atas aksi protes yang menuntut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, khususnya mengenai formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Penerimaan ini dinilai sebagai langkah positif dalam menyikapi aspirasi para pekerja. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan langsung kepada pucuk pimpinan DPR.
Tuntutan Sentral: Revisi Formula Pengupahan
Para buruh menekankan bahwa formula perhitungan upah minimum dalam PP 51/2023 dinilai tidak lagi relevan dan tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka menuntut adanya revisi peraturan tersebut untuk memastikan kenaikan upah yang lebih signifikan dan berkeadilan.
“Kami menyampaikan bahwa formula yang ada sekarang memberatkan buruh. Kami minta agar komponen perhitungannya diperbaiki sehingga upah yang didapatkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan keluarga,” ujar salah satu perwakilan buruh usai pertemuan, seperti dikutip dari siaran pers.
Komitmen DPR untuk Menampung Aspirasi
Dalam pernyataannya seusai pertemuan, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para buruh. Ia menegaskan bahwa lembaganya akan melakukan pembahasan dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik.
“DPR mendengar dan memahami aspirasi yang disampaikan. Kami akan komunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut terkait tuntutan revisi PP Pengupahan ini,” kata Puan Maharani. Ia juga menambahkan bahwa DPR berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja.
Jalan ke Depan: Pembahasan dengan Pemerintah
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa DPR akan mempertemukan perwakilan buruh dengan pihak pemerintah dalam waktu dekat untuk melakukan dialog lebih lanjut. Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk menemukan titik temu yang mengakomodir kepentingan semua pihak, baik buruh, pengusaha, maupun pemerintah.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung secara tertib ini diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai sektor dan menjadi sorotan publik mengenai isu ketenagakerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
Red (ar/ar)