SENTRA JATENG – Wacana program makan gratis yang diusung pemerintahan saat ini mengingatkan banyak pihak pada kebijakan serupa yang pernah diterapkan di era Orde Baru. Program yang dikenal dengan sebutan “Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)” atau “Program Makan Gratis” itu menjadi salah satu ikon kebijakan sosial pemerintahan Presiden Soeharto pada masanya.
Program yang diluncurkan pada 1996 tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah, sekaligus mendorong angka partisipasi sekolah di tingkat dasar. Program ini memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada siswa sekolah dasar, khususnya di daerah-daerah yang tergolong miskin.
Tujuan dan Implementasi Program di Era Orde Baru
Program makan gratis Orde Baru memiliki beberapa tujuan strategis. Selain untuk meningkatkan status gizi anak, program ini juga dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah. Dengan adanya jaminan makanan di sekolah, diharapkan orang tua termotivasi untuk menyekolahkan anaknya.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mendorong pemerataan akses pendidikan. Saat itu, program ini cukup efektif dalam menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anak,” jelas Dr. Aji Nugroho, Sejarawan Ekonomi Universitas Indonesia, Sabtu (27/9/2025).
Perbedaan dengan Program Makan Bergizi Beragam (MBG) Saat Ini
Meski memiliki kesamaan dalam hal pemberian makanan kepada siswa, terdapat perbedaan mendasar antara program era Orde Baru dengan program Makanan Bergizi Beragam (MBG) yang digulirkan sekarang. Program MBG menekankan pada keragaman dan kualitas gizi, sementara program di era Orde Baru lebih berfokus pada pemenuhan kalori dasar.
“Kalau dulu lebih pada upaya memerangi kelaparan dan gizi buruk, sekarang lebih pada peningkatan kualitas gizi untuk mendukung perkembangan kognitif anak,” tambah Aji.
Dampak dan Evaluasi Program Makan Gratis Orde Baru
Program makan gratis di era Orde Baru dinilai berhasil meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Namun, program ini juga menuai kritik karena dinilai tidak berkelanjutan dan cenderung bersifat proyek jangka pendek.
“Keberhasilan program ini cukup signifikan dalam jangka pendek, tapi seringkali terhambat oleh masalah distribusi dan transparansi. Banyak laporan tentang makanan yang tidak sampai atau kualitasnya di bawah standar,” pungkas Aji.
Melihat kembali program ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keberlanjutan, transparansi, dan kualitas dalam implementasi program bantuan sosial, khususnya yang menyangkut pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Red (ar/ar)