SENTRA JATENG – Ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku baja kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Selasa (30/9/2025). Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Lamhot Sinaga, secara khusus menyoroti persoalan mendasar yang membelit industri hulu baja nasional ini.
RDP yang digelar untuk meninjau kinerja dan kondisi perseroan tersebut mengungkap betapa rentannya posisi BUMN pelat merah ini di tengah gejolak pasar global. Lamhot Sinaga dengan tegas menyoroti salah satu akar masalahnya.
Ketergantungan Impor yang Menjadi Boomerang
Dalam pemaparannya, Lamhot Sinaga menyoroti kondisi Krakatau Steel yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor, khususnya Hot Briquetted Iron (HBI) dan baja slab. Ketergantungan ini, menurutnya, membuat perusahaan sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi supply chain global.
“Kita tahu bahwa Krakatau Steel masih sangat tergantung pada impor HBI dan slab. Ini adalah persoalan mendasar yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Lamhot Sinaga dalam RDP tersebut. Pernyataan ini menyiratkan kekhawatiran mendalam akan ketahanan dan kemandirian industri strategis nasional.
Dampak Langsung pada Kinerja Perusahaan
Ketergantungan pada bahan baku impor bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah berimbas langsung pada kesehatan finansial dan kinerja operasional Krakatau Steel. Fluktuasi harga di pasar internasional serta ketidakpastian pasokan seringkali mengganggu stabilitas produksi, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar domestik maupun regional.
Situasi ini diperparah dengan tingginya biaya logistik dan ketatnya persaingan dengan produk baja impor yang seringkali dijual dengan harga lebih murah, menciptakan tekanan ganda bagi perseroan.
Mendorong Solusi Jangka Panjang
Melalui RDP ini, Komisi VII DPR tidak hanya mencari penjelasan, tetapi juga mendorong adanya langkah-langkah strategis dan solusi jangka panjang. Poin yang disampaikan Lamhot Sinaga mengarah pada pentingnya percepatan pengembangan industri hulu baja domestik untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pembahasan di Komisi VII diharapkan dapat memetakan langkah konkret yang akan diambil Krakatau Steel, bersama dengan dukungan pemerintah, untuk memperkuat struktur pasokan bahan baku dalam negeri, sehingga ketahanan industri baja nasional dapat terwujud. RDP ini menjadi momentum evaluasi untuk mencari terobosan dalam mengatasi masalah klasik yang telah lama membelit BUMN baja terkemuka Indonesia tersebut.
Red (ar/ar)