SENTRA JATENG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah membenahi sistem pemerintahan daerah (Pemda) terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membahas wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik yang mengarah pada pilkada langsung maupun tidak langsung. Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di publik.
Tito menjelaskan bahwa terdapat sejumlah masalah mendasar dalam tata kelola Pemda yang perlu diselesaikan sebelum membicarakan sistem politik di level daerah. “Sebelum kita bicara pilkada langsung atau tidak langsung, kita benahi dulu sistem Pemda-nya. Ini yang sedang kita dorong,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2025).
Tiga Fokus Perbaikan Sistem Pemda
Mendagri memaparkan setidaknya ada tiga area utama yang menjadi prioritas perbaikan. Pertama, adalah efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah (SKPD). Banyak daerah yang dinilai memiliki struktur organisasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga tidak efisien.
Kedua, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tito menekankan bahwa tujuan akhir dari pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan hal ini masih perlu banyak pembenahan. Ketiga, adalah penguatan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang merata.
Pilkada Langsung Masih Menjadi Sistem yang Berlaku
Tito Karnavian juga menegaskan bahwa selama belum ada perubahan undang-undang, sistem pilkada langsung tetap berlaku dan akan dilaksanakan. Ia mengingatkan bahwa wacana pilkada tidak langsung yang sempat mencuat adalah masih dalam tataran diskusi panjang dan bukan kebijakan yang akan segera diterapkan.
“Pilkada langsung masih berjalan. Itu yang ada aturannya. Kalau nanti ada pembahasan di parlemen untuk mengubahnya, itu prosesnya masih sangat panjang,” jelas mantan Kapolri ini.
Menyiapkan Fondasi yang Kuat
Pendekatan yang diusung Kemendagri ini dinilai sebagai langkah yang strategis. Dengan membenahi sistem pemerintahan daerah terlebih dahulu, diharapkan nantinya—apapun sistem pilkada yang digunakan—kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dalam sebuah sistem yang sudah efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan politik besar, tetapi lebih memprioritaskan pembangunan fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat dan kuat dari akar permasalahannya.
Red (ar/ar)