Sentra Jateng – Fenomena kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan di lingkungan kampus kembali menjadi perbincangan publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa isu tersebut harus dikaji lebih dalam sebelum memberikan penilaian atau keputusan resmi.
Menurut Hetifah, penting untuk membedakan antara kehadiran TNI sebagai bagian dari program pembinaan wawasan kebangsaan dan kemungkinan keterlibatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik. Ia menyatakan bahwa segala bentuk kerja sama antara TNI dan perguruan tinggi harus dilakukan dalam koridor hukum dan transparansi yang jelas.
“Kami di Komisi X akan mendalami fenomena ini. Apakah kehadiran TNI tersebut melalui mekanisme resmi atau hanya sebatas undangan tertentu, itu perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujar Hetifah dalam keterangannya.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan institusi militer di lingkungan akademik.
“Prinsip utama yang harus dijaga adalah kebebasan berpikir, berdiskusi, dan belajar di perguruan tinggi. Kampus bukan tempat untuk tekanan atau dominasi kekuasaan, termasuk militer. Namun, jika memang kerja sama itu bertujuan positif dan melalui jalur resmi, kita harus melihat konteksnya secara adil,” lanjut Hetifah.
Ia menambahkan bahwa saat ini pendidikan nasional sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari kualitas guru hingga penguatan karakter siswa. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor termasuk dengan institusi seperti TNI seharusnya tidak langsung dicurigai negatif, melainkan dievaluasi secara menyeluruh.
Pernyataan Hetifah muncul di tengah sorotan publik atas sejumlah kegiatan TNI di kampus-kampus negeri dan swasta, termasuk penyampaian materi bela negara dan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. Beberapa kalangan akademisi mempertanyakan urgensi serta dampak dari kegiatan semacam itu terhadap iklim kebebasan akademik dan otonomi kampus.
Komisi X DPR RI berjanji akan terus memantau dan melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa dunia pendidikan tetap menjadi ruang yang aman, bebas, dan independen dalam mencetak generasi muda bangsa.
(ar/ar)