Sentra Jateng – Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7 persen, atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan estimasi sebelumnya, sembari memperkirakan angka pengangguran terbuka naik ke 5 persen. Fakta itu tertuang dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025 yang dirilis Rabu malam.
“Tekanan eksternal akibat perlambatan perdagangan global dan harga komoditas yang fluktuatif menahan laju investasi,” tulis IMF dalam ringkasan eksekutif. Lembaga di Washington DC tersebut juga mengamati melemahnya konsumsi rumah tangga setelah kenaikan suku bunga domestik sepanjang 2024.
Proyeksi 2026 Masih Stagnan
WEO menempatkan pertumbuhan PDB Indonesia tetap 4,7 persen pada 2026, menandakan pemulihan lebih lambat dari ekspektasi pemerintah yang menargetkan 5,3 persen. Beriringan dengan itu, pengangguran diprediksi bertambah menjadi 5,1 persen.
Komponen Pendorong dan Hambatan
- Konsumsi Domestik: masih menyumbang 53 persen PDB, tapi melandai karena daya beli terdampak inflasi pangan.
- Investasi: realisasi PMA sektor manufaktur menurun 7 persen y‑o‑y akibat ketidakpastian regulasi.
- Ekspor: anjlok 5,8 persen karena permintaan baja dan batu bara dari China melemah.
Sikap Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi hati‑hati: “Kami jadikan laporan IMF sebagai rambu. Reformasi fiskal untuk memperluas basis pajak dan mempercepat hilirisasi tetap prioritas,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks DPR, Rabu malam.
Bank Indonesia juga memastikan kebijakan moneter akomodatif tetap berlangsung. Deputi Gubernur Destry Damayanti mengatakan, “Penyesuaian suku bunga akan sangat data dependent. Stabilitas rupiah jadi perhatian utama,” dalam konferensi pers terpisah.
Respons Pelaku Usaha
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai koreksi proyeksi mestinya mendorong pemerintah mempercepat implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. “Kepastian hukum tetap nomor satu bagi investor,” tegasnya via sambungan telepon.
Tren Regional
IMF memprediksi rata‑rata pertumbuhan negara berkembang Asia 4,5 persen tahun depan, sedangkan negara berpenghasilan rendah turun ke 4,2 persen.
Agenda Kebijakan ke Depan
Pemerintah menyiapkan paket stimulus belanja infrastruktur Rp 375 triliun pada RAPBN 2026, diperkuat insentif perpajakan untuk industri hijau. Sri Mulyani menegaskan, “Defisit fiskal tetap dijaga maksimal 2,8 persen PDB,” seraya memastikan program perlindungan sosial tidak terpangkas.
Dengan revisi turun IMF ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga momentum pemulihan sembari menekan risiko pengangguran—pekerjaan rumah berat menuju visi Indonesia Maju 2045.
(ar/ar)