Sentra Jateng – Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Pernyataan ini disambut dengan berbagai tanggapan, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Komitmen Prabowo untuk Buruh
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas mempelajari dan merumuskan cara terbaik untuk menghapus sistem outsourcing. “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Respons PDIP: Regulasi Perlu Diubah
Menanggapi pernyataan Presiden, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa penghapusan sistem outsourcing memerlukan perubahan regulasi yang ada. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak buruh dalam proses ini. “Karena posisi tawar pekerja sering kali lebih lemah dibandingkan pengusaha, maka dibutuhkan regulasi yang melindungi hak-hak buruh,” kata Hendrawan.
Dukungan dan Harapan dari Buruh
Para buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh menyambut baik komitmen Presiden Prabowo. Namun, mereka juga berharap agar janji tersebut tidak sekadar menjadi retorika politik. “Kalau penghapusan outsourcing saya setuju sekali, tapi kalau cuma hanya janji, kami sudah enek (muak) sama janji-janji dari pemerintahan kita,” ucap Zaenal, seorang buruh asal Bekasi.
Langkah Presiden Prabowo untuk menghapus sistem outsourcing menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Namun, realisasi dari komitmen ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perubahan regulasi yang adil dan berkelanjutan.
(ar/ar)