SENTRA JATENG – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa besaran dividen yang akan disetor BUMN kepada negara pada tahun 2025 cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) tanpa perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2025). “Dividen BUMN tahun ini cukup untuk membayar utang Whoosh. Jadi, tidak perlu pakai APBN,” tegas Purbaya dengan lugas di hadapan para wartawan.
Besaran Dividen yang Mencukupi
Meskipun Purbaya tidak menyebutkan angka pasti besaran dividen BUMN tahun 2025, komitmen setoran dari para holding BUMN dan anak perusahaannya diketahui sangat kuat. Pada tahun sebelumnya, realisasi penyetoran dividen BUMN mencapai Rp 73,9 triliun, melebihi target awal sebesar Rp 58,09 triliun.
Dengan kinerja sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan PT Pupuk Indonesia yang tetap solid, besaran dividen tahun 2025 diproyeksikan tetap signifikan. Inilah yang menjadi dasar keyakinan Purbaya bahwa dana dari BUMN sendiri sudah mampu menalangi kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat.
Skema Pembayaran Utang Proyek Whoosh
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memang dibiayai dengan skema pinjaman. Skema pembayaran utangnya melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah Indonesia melalui PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) dan mitra dari China.
Pernyataan Purbaya ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan menggunakan dana dividen BUMN—yang merupakan pendapatan negara bukan pajak—sebagai sumber pembayaran kewajiban tersebut. Skema ini dianggap lebih sehat secara fiskal karena tidak menggunakan alokasi APBN yang bisa dialihkan untuk program pembangunan lainnya.
Dampak Positif bagi Fiskal Negara
Kebijakan yang diungkapkan Purbaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Dengan menggunakan dividen BUMN, tekanan terhadap postur APBN dapat dikurangi. APBN dapat lebih difokuskan untuk mendanai program-program prioritas lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Langkah ini juga menunjukkan peran strategis BUMN sebagai penyangga keuangan negara, tidak hanya melalui kontribusi pajak, tetapi juga melalui dividen yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dan produktif, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan.
Red (ar/ar)